logo kota bogorTUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

 

Menimbang  :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam membatu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan, perlu adanya uraian tugas jabatan struktural, fungsional dan tata kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

    b. Bahwa bahwauraian tugas jabatan struktural dan fungsional serta tata kerjasebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Bogor Nomor....Tahun 2016 tentang ...., diatur dengan Peraturan Walikota;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
     
Mengingat :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

   

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

   

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

   

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23    Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5697);

   

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

   

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

   

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

   

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

   

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

   

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

   

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

    Peraturan Walikota Bogor Nomor....Tahun 2016 tentang ....
   

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS Kearsipan DAN PERPUSTAKAAN
   

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Bogor.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Walikota adalah Walikota Bogor.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
  6. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor.
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor.
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  9. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
   

TUGAS DAN FUNGSI

   

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  3. pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  5. pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  6. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, Perpustakaan Dinas;
  7. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   

 STRUKTUR ORGANISASI

(1)  Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahkan:
  3. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  4. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  5. Bidang pengelolaan Kearsipan, membawahkan;
  6. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis ;
  7. Seksi Pengelolaan Arsip Statis ; 
  1. BidangPembinaan dan Layanan Kearsipan membawahkan:
  2. Seksi Pembinaan Kearsipan ;
  3. Seksi Otomasi Layanan dan Pemanfaatan arsip
  4. BidangPerpustakaan, membawahkan:
  5. Seksi Pengadaan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan ;
  6. Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi
  7. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca;

(2) .Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian,   Kepala Bidang, dan Kepala Seksi   pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Kepala Dinas:

(1)  Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  3. pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  4. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, Perpustakaan Dinas;
  5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Sekretaris ;

  1. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
  2. pelaksanaan tugas administrasi umum dan  kepegawaian, perlengkapan, keuangan, Kearsipandan perpustakaan,serta kerumahtanggaan ;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
     

 

 

 

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

(1)  Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai  tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Administrasi umum dan kepegawaian.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan administrasi umum, pembinaan danpengelolaan administrasi kepegawaian;
  2. pengelolaan Kearsipan dan perpustakaan,  kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;
  3. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
  2. pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi;
  3. pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
  4. pengelolaan administrasi keuangan dan pembinaan satuan pemegang  kas serta pelayanan dibidang keuangan;
  5. penyusunan realisasi anggaran dan neraca Dinas;
  6. penyusunan laporan kegiatan Dinas.

Bidang Pengelolaan Kearsipan ;

1). Bidang pengelolaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Kearsipan.

2).Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pengelolaan Kearsipan mempunyai fungsi

  1. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan;
  2. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan Kearsipan;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatandi bidang pengelolaan Kearsipan;

1) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pengelolaan Kearsipan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis  mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis Pengelolaan Arsip Dinamis ;
  2. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis ;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis .

2) Seksi Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pengelolaan Kearsipan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Arsip Statis mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pengelolaan arsip statis;
  2. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan arsip statis ;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan arsip statis ;

Bidang Pembinaan Layanan Kearsipan;

Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipansebagaimana dimaksud dalam   Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan.

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan;
  2. pelaksanaan dan pengkoordinasian  kegiatan di bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan di bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan;

(1) Seksi Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Pembinaan Kearsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan  Kearsipan;
  2. penyiapan bahan penyelenggaraan  kegiatan pembinaan Kearsipan;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan Kearsipan.

(1) Seksi Otomasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Otomasi layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Otomasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Otomasi layanan dan Pemanfaatan Arsip;
  3. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Otomasi layanan dan Pemanfaatan Arsip;

Bidang Perpustakaan;

(1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perpustakaan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan;
  2. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang Perpustakaan ;
  3. penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang Perpustakaan;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perpustakaan;

(1) Seksi Pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugasmelaksanakan sebagian fungsi bidang Perpustakaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dilingkup pengadaan , pengolahan bahan perpustakaan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan;
  3. penyiapan bahan penyusunan dan penataan kegiatan Pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaaan, pengelohan  dan  pelestarian  bahan  perpustakaan ;

Seksi Layanan Otomasi dam Jaringan Informasi 

(1) Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perpustakaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi  mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Layanan, Otomasi dan Jaringan ;
  2. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Layanan, Otomasi dan Jaringan ;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan  Layanan, Otomasi dan Jaringan ;

 (1) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Perpustakaan ;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca   mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca  
  2. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca  
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan  Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca ;

 Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan    Dinas       secara     profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam   melaksanakan        tugaspokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam   lingkup   Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(6) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkup Dinas.

(7) Jumlah Jabatan Fungsional  Arsiparis dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Arsiparis dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UMUM

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas melaksanakan Koordinasi Pengawasan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas.

(4)  Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu dan sasaran.

(5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Kepala Dinas secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

PELAPORAN 

(1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturan mengenai jenis, bentuk laporan, serta cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas.

(4) Dalam hal Sekretaris berhalangan Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

PEMBIAYAAN 

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan sumber-sumber lain yang sah.

KEPEGAWAIAN 

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para pemegang jabatan dalam lingkungan Dinas dilakukan oleh Walikota berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan kerjanya.

(2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala Dinas wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan didalam maupun diluar negeri dengan persetujuan Walikota.

(6)Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kearsipan dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal

WALIKOTA BOGOR,

 BIMA ARYA

     

 

   

URAIAN TUGAS DAN JABATAN

KEPALA DINAS Kearsipan DAN PERPUSTAKAAN

  1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang pengelolaan Kearsipan, Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan, serta bidang perpustakaan .
  2. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kerja Dinas.
  3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
  5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
  6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.(semua PD)
  7. Merumuskan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
  8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
  9. Menyusun dan menyiapkan bahan penetapan Rencana Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan yang berstandar Kota sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
  10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan perpustakaaan.
  11. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan seizin Walikota.
  12. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
  13. Menyusun dan Mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja Lingkup Dinas
  14. Mengarahkan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.
  15. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  16. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  17. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan.
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

SEKRETARIS 

  1. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub BagianPerencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat.
  3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan
  5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.
  6. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta penyelenggaraan kegiatan Dinas.
  7. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan Kearsipan dan Perpustakaan serta kerumahtanggaan.
  8. Memfasilitasi pelayanan di bidang kesekretariatan lingkup Dinas.
  9. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas.
  10. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan.
  11. Mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
  12. Memfasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat, melalui media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.
  13. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.
  14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Dinas secara periodik dan insidentil.
  15. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD(PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B).
  16. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas.
  17. Menyusun dan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja lingkup sekretariat
  18. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup Dinas.
  19. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  20. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  21. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat.
  22. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan/pemberhentian dan Angka Kredit Pejabat fungsional Arsiparis, Pustakawan dan fungsional lainnya
  23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2)  Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

6) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Kearsipan dan Perpustakaan, Barang Milik Daerah (BMD) dan kerumahtanggaan.

7) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan pengadaan barang/jasa lingkup Dinas.

8) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas.

9) Melaksanakan perencanaan SDM meliputi usulan Kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai.

10) Melaksanaan usulan pengembangan SDM melalui diklat atau pelatihan teknis, tugas dan izin belajar dan lainnya.

11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusuan DUK, Nominatif Pegawai, Menyiapan SKP, dan Surat Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK), usulan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, serta usulan pembuatan Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Administrasi Kepegawaian lainnya.

12) Mengelola informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya

13) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

14) Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegwaian.

15) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

16) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

17) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

18) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

   

KEPALA SUB BAGIANPERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

   

1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

2) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Pelaporan

6) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan Dinas meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

7) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan.

8) Mengelola gaji dan tunjangan penghasilan pegawai.

9) Mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA dilingkup Dinas.

10) Memproses dan menghimpun laporan Keuangan dan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan Luar Negeri dan lainnya.

11) Membantu pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah.

12) Menyusun rencana dan program kerja serta rencana anggaran Dinas.

13) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD),  dan laporan lainnya lingkup Dinas.

14) Mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengelolaan Kearsipan dan erpustakaan.

15)  Melaksanakan penyusunan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) lingkup Dinas.

16)  Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan.

17)  Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan Dinas.

18) Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data.

19) Mengevaluasi dan monitoring hasil kegiatan program dan kegiatan lingkup Dinas.

20) Menyusun Perjanjian Kinerja  lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

21) Menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas 

22) Menyusun dan menyiapkan bahan konsep kerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.

23) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas.

24) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

25) Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

26) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

27) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban bulanan, triwulan, tahunan dan insidental kepada pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan serta Lingkup Dinas.

28)Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

C. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

  1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan Kearsipan yang meliputi Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
  2. Menyusun rencana kerja di Bidang pengelolaan Kearsipan.
  3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
  5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.
  6. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Kearsipan.
  7. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengelolaan Kearsipan.
  8. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan di bidang pengelolaan Kearsipan.
  9. Merumuskan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang pengelolaan Kearsipan.
  10. menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi dan diseminasi penyusunan pedoman, monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerjasama pengelolaan Kearsipan dinamis, statis dan vital;
  11. menyelenggarakan penyusunan dan petunjuk pelaksanaan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan Kearsipan;
  12. menyelenggarakan penerimaan, menyeleksi dan menilai arsip yang diterima dari Perangkat Daerah dan masyarakat serta penyimpanan, menata, mengamankan dan menemukan kembali arsip dinamis, statis, dan vital;
  13. menyelenggarakan penyusunan konsep, penilaian rancangan serta rekomendasi Jadual Retensi Arsip (JRA);
  14. menyelenggarakan telaahan usulan, penilaian dan rekomendasi pemusnahan arsip Perangkat Daerah yang sudah memiliki JRA;
  15. menyelenggarakan penyusunan daftar arsip, indeks, dan ikhtisar khasanah arsip daerah;
  16. menyelenggarakan pemeliharaan, merawat dan mengalih-mediakan arsip dinamis dan statis; 
  17. menyelenggarakan  penghimpunan, menyusun, menyimpan informasi pengelolaan Kearsipan, pengolahan, pengamanan serta pemutakhiran data arsip dinamis dan statis secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  18. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Kearsipan;
  19. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengelolaan Kearsipan.
  20. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
  21. Merumuskan penyusunan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.
  22. Menyusun dan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja lingkup Bidang pengelolaan Kearsipan.
  23. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  24. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  25. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang pengelolaan Kearsipan.
  26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 A. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 

1) Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .

2) Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                                

4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

5) Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis .

6) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .  

7) Melaksanakan penilaian, pemindahan dan pemusnahan arsip;

8) Melaksanakan akuisisi arsip dinamis inaktif yang mempunyai retensi lebih dari sepuluh tahun;

9) Menyusun telaahan persetujuan jadual retensi dan pemusnahan arsip;

10) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis inaktif;

11) Menyusun skema pengaturan dan penyimpanan arsip;

12) Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis .

13) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .

14) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

15) Menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .

16)Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

17)Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .

18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

B. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS

1) Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

2) Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                  

4)  Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan upaya meningkatkan produktivitas kerja.

5) Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pada dibidang pengelolaan arsip statis.

6) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

7) melaksanakan akuisisi arsip statis;

8) menyusun inventaris arsip organisasi dan orang perseorangan baik dalam bahasa Indonesia, asing maupun daerah;

9)  Melaksanakan pencarian dan peliputan kegiatan yang menghasilkan arsip statis;

10) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan arsip statis;

11) menyusun rencana penyimpanan arsip statis;

12)  Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap fisik arsip statis;

13) Melaksanakan restorasi arsip statis dengan deasidifikasi arsip, laminasi, dan enkapsulasi;

14)  Menyusun transkripsi dan transliterasi arsip statis baik dalam bentuk media simpan audio maupun audio visual;

15)  Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

16)  Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

17)  Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Pengelolaan Arsip Statis

18)  Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

19 )  Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

20 )  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

C.KEPALA BIDANG  PEMBINAAN DAN LAYANAN KEARSIPAN

  1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan yang meliputi Seksi Pembinaan Kearsipan dan Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja di bidang  Pembinaan dan layanan Kearsipan
  3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                           
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.         
  5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
  6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  8. Merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  9. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Pembinaan dan layanan Kearsipan
  10.  Penyiapan bahan perumusan pengendalian dan pengawasan dibidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  11. Mengkoordinasikan pelaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  12. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  13. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
  14. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.
  15. Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  17. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  18. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

D.KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN 

1)  Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kearsipan

2)   Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Kearsipan

3)  Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                                

4)   Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

5)  Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Pembinaan Kearsipan

6)  Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan SeksiPembinaan Kearsipan

7) Menyiapkan bahan perencanaan pembinaan Kearsipan .

8)  Menyusun dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi calon arsiparis.

9) Melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap OPD , BUMD, Kelurahan, Puskesmas, Pembantu Puskesmas UPTD, dan Sekolah

10)  Melaksanakan analisis pembinaan, bimbingan SDM Kearsipan, penilaian terhadap pengelola arsip dan memberikan penghargaan kepada pengelola arsip terbaik.

11)Melaksanakan kerjasama dengan lembaga Kearsipan  daerah lain dalam rangka pembinaan Kearsipan, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Kearsipan .

12) Melaksanakan fasilitasi layanan, pemanfatan dan reproduksi arsip

13) Melaksanakan publikasi Kearsipan melalui media cetak maupun elektronik dan media sosial.

14) Menerbitkan naskah sumber arsip, pameran Kearsipan dan pengelolaan wahana arsip.

15) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

16) Penyiapan bahan perumusan pengendalian dan pengawasan dibidang otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

17) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

18) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi  otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

19) Melakukan evaluasi kinerja pelayanan  otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

20) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

23) Menyusun Perjanjian Kinerja Seksi otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

24) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

25) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 E.KEPALA SEKSI OTOMASI, LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP

1) Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

2) Menyusun rencana kerja Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                                 

4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

5) Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

6) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

7) Menyiapkan bahan perencanaan dan penataan jaringan pelayanan Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

8) Melaksanakan fasilitasi layanan, pemanfatan dan reproduksi arsip

9) Melaksanakan publikasi Kearsipan melalui media cetak maupun elektronik dan media sosial.

10) Menerbitkan naskah sumber arsip, pameran Kearsipan dan pengelolaan wahana arsip.

11) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

12) Penyiapan bahan perumusan pengendalian dan pengawasan dibidang otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

13) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

14) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi  otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

15) Melakukan evaluasi kinerja pelayanan  otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

16) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

17) Menyusun Perjanjian Kinerja Seksi otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

18) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

19) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

F. KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

1) Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan yang meliputi Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi, Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

2) Menyusun rencana di Bidang Perpustakaan.

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan

4)Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan

5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

6) Merumuskan kebijakan di Bidang Perpustakaan.

7) Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Perpustakaan.

8) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan di Bidang Perpustakaan.

9) Merumuskan pelaksanaan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di Bidang Perpustakaan.

10) Penyiapan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis Pengelolaan Perpustakaan.

11) Penyiapan perumusan pelaksanaan fasilitasi standarisasi perpustakaan sesuai SNI

12)Merumuskan bahan perencanaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi Perpustakaan.

13) Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perpustakaan.

14) Menyusun dan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja lingkup Bidang Perpustakaan. 

15) Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.

16)Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.

17)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

18) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 

19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

20) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perpustakaan.

21) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

G.SEKSI PENGADAAN, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

1)     Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

2)     Menyusun rencana kerja Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

3)     Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4)     Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

5)     Menyusun konsep kebijakan di bidang Perpustakaan.

6)     Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta petunjuk teknis Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

7)     Menyusun konsep naskah dinas Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

8)     Melaksanakan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan sehingga siap untuk digunakan manfaatnya oleh masyarakat. 

9)     Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

10) Melaksanakan inventarisasi, pengolahan karya cetak dan karya rekam serta melestarikan terbitan daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

11) Melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indeks artikel majalah, serta literatur sekunder lainnya.

12) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, penjilidan, dan reproduksi bahan perpustakaan

13) Melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan

14) Melaksanakan konsultasi teknis konservasi/pelestarian bahan perpustakaan

15) Melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik kegiatan pelestarian bahan pustaka; mendata seluruh penerbit karya cetak dan karya rekam baik terbitan pemerintah, swasta maupun perorangan yang ada di daerah

16) Melaksanakan pelacakan (hunting) Karya Cetak dan Karya Rekam terbitan Bogor/mengenai Bogor

17) Melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan/pelestarian dan pemanfaatan terbitan daerah sebagai hasil budaya bangsa baik dalam bentuk tulisan, cetakan maupun rekaman

18) Melaksanakan penyusunan bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indek artikel/majalah, abstrak penelitian, kliping koran/majalah, katalog induk daerah dan literatur sekunder lainnya

19) Menyiapkan bahan pembinaan teknis Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

20) Menyiapkan bahan perencanaan, penyelenggaraan dan monitoring evaluasi Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

21) Menyusun bahan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

22) Menyelenggarakan tugas tambahan Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

23) Mengajukan usulan pengangkatan/pemberhentian jabatan fungsional Pustakawan dan pemberian sanksi kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

24) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

25) Menginventarisir data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

26) Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

27) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

28) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

29) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

29) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 H. KEPALA SEKSI LAYANAN, OTOMASI dan JARINGAN INFORMASI.

1)     Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi

2)     Menyusun rencana kerja Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi

3)     Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4)     Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

5)     Menyusun konsep kebijakan dibidang Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.

6)     Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.

7)     Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.

8)     Melaksanakan layanan keanggotaan dan bimbingan/penyuluhan kepada pemustaka.

9)     Melaksanakan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan), layanan referensi/rujukan dan layanan multimedia;

10)  Melaksanakan konsultasi teknis layanan perpustakaan dan kerjasama layanan perpustakaan;

11)  Melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi bahan perpustakaan (selving);

12)  Melaksanakan pertukaran bahan perpustakaan (silang layan);

13)  Melaksanakan stock opname secara periodik dan penataan denah ruang layanan;

14)  Melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik perkembangan layanan perpustakaan;

15)  Melaksanakan layanan perpustakaan umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

16)  Melaksanakan layanan perpustakaan keliling kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;

Melaksanakan pemeliharaan sistem jaringan informasi perpustakaan secara berkala;

17)  Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi

18) Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi

19) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

20) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

21)  Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi.

22) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

I. KEPALASEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dan PENGEMBANGAN MINAT BACA 

 1)     Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

2)     Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

3)     Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4)     Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

5)     Menyusun konsep kebijakan dibidang Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

6)     Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

7)     Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

8)     Memasyarakatkan minat baca dan budaya baca melalui kegiatan publikasi dan promosi perpustakaan;

9)     Melaksanakan kegiatan story telling, story reading, bedah buku, lomba-lomba minat baca dan perpustakaan;

10) Melaksanakan kegiatan pelatihan menulis, melukis, mendongeng dan pelatihan lainnya;

10) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap perpustakaan instansi/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

11) Melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan khusus dan Perguruan Tinggi;

12) Melaksanakan analisis, pembinaan, dan bimbingan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;

13) Mengumpulkan, mengolah,dan membuat data dasar perpustakaan dengan nomor pokok perpustakaan sebagai bahan informasi jenis-jenis perpustakaan;

14) Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan perpustakaan dan pengembangan minat baca;

Melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi;

15) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

16) Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

17) Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

18) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

19) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi.

20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

WALIKOTA BOGOR,

 

BIMA ARYA